- iklan -

JAKARTA, ITN- Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menyatakan siap menggelar kegiatan puncak sebagai organisasi yang mandiri yakni menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) yang ke-2.

Munas menjadi puncak perwujudan demokrasi dalam tubuh GIPI dengan agenda utamanya mencari pemimpin GIPI untuk periode 2022 – 2027 yang otomatis akan menelurkan jajaran pengurus GIPI baru untuk menjawab tantangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia saat ini.

Mengangkat tema ‘Kolaborasi dan Sinergitas Pariwisata Bangkit Ekonomi Tumbuh’, Munas GIPI ke-2 yang dihadiri 36 asosiasi anggota, 19 DPP GIPI dan 3 asosiasi peninjau digelar di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta selama dua hari pada Rabu-Kamis (29-30/6/2022).

“Munas GIPI yang digelar 5 tahun sekali ini akan menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia terkait kebijakan kepariwisataan Indonesia ke depan,” ujar Ketua Umum GIPI, Didien Junaedy pada jumpa pers Munas ke-2 GIPI, Rabu (29/6/2022).

Didien Junaedy mengatakan, “Ini ajang kumpul seluruh asosiasi pariwisata Indonesia, kami berdiskusi, tukar pendapat, menyampaikan aspirasi yang nanti kita hasilkan rekomendasi untuk pemerintah Indonesia dalam melakukan kebijakan pariwisata kedepan. Ini salah satu bentuk sumbangsih pikiran GIPI kepada pemerintah”.

Menariknya menurut Didien, GIPI merupakan payung asosiasi yang heterogen sehingga diperlukan kiat-kiat khusus dalam menangani GIPI dan itu tidaklah mudah.

Lebih lanjut Didien menyampaikan pandangannya terhadap masa depan pariwisata Indonesia, bahwa wisatawan domestik atau nusantara memiliki potensi besar membangkitkan pariwisata tanah air. Hal tersebut dapat dilihat dari pergerakan masyarakat di dalam negeri menuju sejumlah kawasan wisata dan event-event ekonomi kreatif.

“Ribuan orang masuk lewat berbagai acara atau event. Salah satunya penyelenggaraan KTT G20 di Bali, Oktober mendatang,” ungkap Didien.

Munas yang rencananya akan dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno ini semakin mempertegas posisi GIPI sebagai mitra strategis pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

“Sejujurnya GIPI tidak pernah mendapatkan fasilitas maupun pendanaan apapun dari pemerintah. Kita ini mandiri, karena GIPI hadir untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah, instansi terkait dengan para pelaku pariwisata maupun ekonomi kreatif di tanah air,” jelasnya.

- iklan -