JAKARTA, ITN – Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Forwaparekraf) menyatakan pentingnya Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) segera mengaktifkan fungsi komunikasi krisis di sektor pariwisata. Ada dua isu besar yang dihadapi oleh pemerintah saat ini, yaitu secara umum krisis nasional berkenaan dengan Covid-19, dan secara khusus krisis di sektor pariwisata dari dampak Covid-19.
Kini penderita positif Covid-19 telah menembus angka 1.000 kasus penularan dengan tingkat kematian di atas 8%. Ini menjadi perhatian semua sektor di Indonesia juga di dunia. Bagi pariwisata, pandemi ini telah dan akan menjadi pukulan yang telak, karena krisis berpotensi membuat industri jasa ini berhenti denyutnya secara total.
Sebagai langkah mengatasinya, Forwaparekraf merasa Kemenparekraf perlu menjalankan segera fungsi-fungsi komunikasi krisis khusus sektor pariwisata. Diharapkan, komunikasi tersebut bisa mengelola isu di tengah krisis, agar membangun pengertian hingga dukungan publik terhadap kebijakan dan langkah-langkah khususnya yang dilakukan oleh Kemenparekraf. Diharapkan juga fungsi komunikasi dua arah akan bisa menyerap aspirasi publik, menghimpun facts and figures, informasi agar tercapai target tersebut tadi. Tujuan akhir dari target – target ini adalah tercapainya target pariwisata yang berfungsi tiga hal, setelah akar permasalahan penyebab krisis dan dampak Covid-19 telah teratasi, yaitu sbb:
a. Pariwisata mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. Pariwisata penghasil devisa terbesar;
c. Pariwisata sungguh menjadi the core economy in Indonesia.
Hal ini penting untuk menjamin informasi yang jelas bagi semua kalangan yang terlibat di pariwisata.
Kami menyadari dalam kondisi saat ini pemerintah sedang memprioritaskan bidang kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial demi menstabilkan sektor keuangan. Benefit khusus seperti pengurangan pajak bagi hotel dan restoran yang tidak memutus hubungan kerja dengan para karyawan juga merupakan langkah tepat. Belum lagi langkah lain yang hendak direalisasikan akan sangat berdampak bila dikomunikasikan. Namun hal ini dirasa belum terkomunikasikan dengan baik dengan industri. Forwarparekraf berpendapat bahwa komunikasi krisis sektor pariwisata sangat dibutuhkan.
“Sebagai bagian dari pentahelix pariwisata, Forwarparekraf akan berperan aktif dalam menyampaikan kepada publik situasi terkini dan langkah yang telah dan akan dilakukan Kemenparekraf,“ ungkap Johan Sompotan, Ketua Forwaparekraf di Jakarta, Minggu (29/3).
Lebih jauh Pembina Forwaparekraf Arifin Hutabarat mengusulkan agar Kemenparekraf membuat Pokja (satu kelompok kerja saja) di dalam Biro Komunikasi untuk melaksanakan satu fungsi Crisis Communication Center, tanpa perlu menyebutnya crisis center. Pokja komunikasi itu melaksanakan issues management, yakni krisis di sektor pariwisata sebagai dampak dari wabah Covid-19.
Pokja ini mengeluarkan rilis (siaran pers) yang diproduksi sendiri sebagai informasi kepada media untuk menjawab pertanyaan publik termasuk industri dari kebijakan pemerintah menyikapi situasi ini.
“Pandemi ini cepat atau lambat tentu akan berakhir. Maka tetaplah perlu membina dan menggalang pengertian bersama antara pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat agar tetap berupaya siap memajukan bisnis pariwisata segera setelah akar masalah terjadinya krisis nanti telah teratasi,“ ujarnya. (*/evi)