JAKARTA, ITN- Pembenahan terhadap sektor pariwisata diharapkan dapat dimulai dari berbagai destinasi desa wisata. Pasalnya, desa wisata diproyeksikan bakal menjadi pilihan utama berwisata bagi para wisatawan lokal di saat wabah virus Covid-19 mulai mereda.
Ketua Departemen Pariwisata Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hilda Ansariah Sabri mengatakan pengembangan desa wisata harus terus ditingkatkan apalagi di era New Normal saat ini organisasi pariwisata dunia UNWTO menyerukan pembukaan kembali pariwisata agar menerapkan sustainable tourism.
“Desa wisata adalah salah satu dari implementasi sustainable tourism atau disebut konsep pariwisata berkelanjutan. Setelah banyak negara melonggarkan aturan dan mencabut lockdown akibat pandemi global Covid-19, trend berwisata masyarakat dunia adalah berkunjung ke desa-desa wisata,” ujarnya.
Hilda Ansariah Sabri

Menurut Hilda, program kerja departemen pariwisata PWI Pusat adalah membina atau membentuk desa-desa wisata yang jarak tempuhnya hanya sekitar satu jam dari bandara maupun dari pusat kota kabupaten/provinsi.

“Selama ini desa wisata yang ada jarak tempuhnya bisa 4-7 jam dari ibukota provinsi maupun kabupaten, sehingga kurang strategis untuk dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara karena akses, atraksi, dan amenitas (3A) menjadi kuncinya,” kata Hilda.
Wanita yang juga Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi portal berita wisata www-bisniswisata.co.id dan E-Magz EXPLORE ini mengatakan jika desa wisata jarak tempuhnya dekat ke bandara atau ke ibukota kabupaten maupun provinsi, mudah bagi wisatawan untuk datang menikmati kuliner, suvenir, keseharian warga desa termasuk berfoto dengan baju daerah setempat.
“Wisatawan Indonesia kalau ke negri Belanda ingin ke Volendam untuk berfoto dengan kostum tradisional negri kincir angin itu. Padahal untuk foto di desa nelayan itu harganya juga tidak murah tapi mereka happy dan bangga bawa pulang  foto-foto dan suvenir dari tempat itu,” ungkapnya.
Pariwisata yang “ramah” dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya disepakati sebagai pariwisata berbasis komunitas atau yang tidak merugikan masyarakat sekitar, lingkungan, dan budaya lokal masyarakat, penyebutan ini lebih dikenal sebagai Community Based Tourism (CBT).
“CBT  mengutamakan masyarakat lokal sekitar destinasi wisata yang menjadi subjek sekaligus objek dalam managemen pariwisata. Peran masyarakat dalam konsep CBT ini sangat penting bagi keberlangsungan pariwisata (sustainable tourism), ” jelas Hilda yang 10 tahun terakhir kerap dipercaya menjadi juri lomba tingkat nasional Desa Wisata Kemenparekraf.
Ditanya tentang proyek percontohan yang sudah atau akan dilakukan oleh PWI Pusat, Hilda menjelaskan bahwa sebagai organisasi profesi maka PWI akan mengajak stakesholders terkait untuk mewujudkannya karena disetiap desa wisata juga dibentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang menjadi pengelola desa wisata.
“Pokdarwis inilah nanti bersama PWI Daerah maupun IKatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) yang melakukan pembinaan, pelatihan sehingga desa wisata tersebut bisa melayani wisatawan dengan baik dan pengurus Pokdarwis mahir mempromosikan lewat media sosial di websitenya masing-masing hasil binaan PWI,” jelasnya.
Mengenai kabupaten atau provinsi yang bisa mengembangkan desa wisata seperti harapan PWI Pusat tanpa menunggu Covid-19 berakhir menurut Hilda adalah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan).
“Banyuwangi sudah ada bandara dan penerbangan langsung, jadi proyek percontohan pariwisata se- Indonesia dan banyak bupati yang berkunjung ke sana untuk study banding,” ungkapnya.
Kampung Pelangi, Banjar Baru, Kalimantan Selatan bisa dikembangkan jadi desa wisata.

Sedangkan Banjarmasin jarak tempuh obyek wisata kurang dari satu jam adalah kawasan wisata Pasar Terapung di Kecamatan  Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

“Ada lagi Banjar Baru lokasinya dekat bandara dan dekat Martapura pusat perdagangan atau perbelanjaan permata/intan terbesar se- Indonesia bahkan dunia. Ada enam kecamatan dan 35 kelurahan sehingga saya mengharapkan Ketua PWI Kalsel Zainal Hilmi dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Dahnial Kifli bisa memilih lokasi yang tepat untuk pembinaan,” tambahnya.
Menurut Hilda, tanpa harus menunggu pandemi global Covid-19 berakhir, maka sinergi dari para stakeholder dapat mewujudkan desa wisata dengan konsep 3A karena pembiayaan tidak selalu harus mengandalkan dana pemerintah.
Hilda mengatakan, “Semua perusahaan besar di Kalsel terutama sektor tambang bisa alokasikan dana CSR secara ‘keroyokan’ untuk pariwisata daerahnya. Dana tidak besar yang penting political will”.
“Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres  mengatakan sektor pariwisata sebagai pilar pertumbuhan ekonomi yang dapat menjadi platform untuk mengatasi pandemi. Nah tunggu apalagi?” tutup Hilda. (evi)