JAKARTA, ITN- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, kembali mengundang sejumlah kepala daerah untuk mendengar rencana program serta aspirasi masing-masing dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pengembangan sektor parekraf diharapkan dapat berjalan selaras seiring segala masalah atau hambatan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara cepat dan tepat.

Pertemuan bertajuk “Kolaboraksi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kepala Daerah” dihadiri 12 kepala daerah yang terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama pertemuan dihadiri Bupati Klungkung, Bupati Konawe Utara, Wali Kota Ambon, Bupati Sidenreng Rappang, serta Plh Bupati Wonosobo.

Sementara di sesi II, pertemuan dihadiri Gubernur Gorontalo, Bupati Gorontalo Utara, Wali Kota Gorontalo, Bupati Bone Bolango, Bupati Gorontalo, Bupati Boalemo, dan Bupati Pohuwato.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada para bupati yang hadir, ini adalah bentuk dari pilar kolaborasi. Bantuan dan dukungan dari para bupati dan juga kepala dinas pariwisata sangat penting sebagai garda terdepan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno.

Menparekraf mengatakan, desa wisata menjadi salah satu program unggulan yang akan dijalankan Kemenparekraf/Baparekraf ke depan. Pemerintah daerah pun didorong untuk dapat mengidentifikasi potensi desa di wilayahnya untuk dikembangkan menjadi desa wisata mandiri.

Sesuai RPJMN 2020 – 2024, Kemenparekraf/Baparekraf menambahkan dengan berikan target sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga 2024. Dari 224 desa wisata, sebanyak 150 desa wisata berada di 5 Destinasi Super Prioritas dan akan diperluas.

“Desa wisata bisa kita terus kembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja,” tambah Sandiaga.

Menparekraf lebih lanjut menegaskan dalam pengembangan pariwisata kehadiran industri menjadi hal yang sangat penting. Sehingga tidak hanya dengan pemerintah, pengembangan pariwisata juga dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan private public partnership (PPP).

“Namun harus diikuti dengan tata kelola yang baik,” tegas Sandiaga.

Dalam kesempatan yang sama, beberapa kepala daerah menyampaikan berbagai program tentang pengembangan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas serta harapan dukungan pemasaran dan promosi.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenparekraf, Rizki Handayani, memberikan ungkapanya terkait dukungan kegiatan, dalam waktu dekat pihaknya akan meluncurkan petunjuk teknis (juknis) yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membuat proposal dukungan kegiatan.

“Sehingga dapat diidentifikasi sejak awal mana event yang bisa masuk dalam skala lokal atau nasional,” ungkap Rizki Handayani.