JAKARTA, ITN- Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama melakukan reformasi sistem kesehatan nasional secara besar-besaran. Reformasi tersebut juga mencakup kemandirian obat dan bahan baku obat yang diharapkan dapat segera dicapai.

“Kita tahu bahwa sekitar 90 persen obat dan bahan baku obat masih mengandalkan impor. Padahal negara kita sangat kaya dengan keberagaman hayati baik di daratan maupun di lautan. Hal ini jelas memboroskan devisa negara, menambah defisit neraca transaksi berjalan, dan membuat industri farmasi dalam negeri tidak bisa tumbuh dengan baik,” ujarnya dalam video yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (5/11/2020).

Oleh karena itu, Presiden berpandangan, kemandirian dalam industri obat-obatan dan alat kesehatan harus menjadi prioritas bersama dan dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi. Pandemi, dengan segala dampak yang ditimbulkannya, memberi banyak pelajaran kepada kita.

Pandemi telah membangkitkan rasa krisis dalam dunia farmasi untuk memacu kegiatan riset, mengembangkan inovasi-inovasi, merevitalisasi industri bahan baku obat di dalam negeri, hingga memperkuat struktur manufaktur industri farmasi nasional.

Presiden Joko Widodo saat membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia 2020 yang digelar secara daring. Kamis (5/11/20).

“Kekayaan keragaman hayati Indonesia harus dijadikan modal dasar dalam kebangkitan industri obat dalam negeri. Keragaman hayati harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat di bidang kesehatan. Obat fitofarmaka juga perlu difasilitasi untuk melewati uji klinis dan standarisasi sehingga menjadi pilihan pengobatan promotif dan preventif,” tuturnya.

Kebangkitan industri farmasi nasional nantinya diharapkan akan sekaligus memperkuat perekonomian nasional, baik yang bekerja di hulu maupun di hilir industri, dan meningkatkan kesejahteraan para petani serta UMKM.

Selain itu, memanfaatkan momentum penanganan pandemi, Presiden Joko Widodo juga mengajak partisipasi seluruh elemen masyarakat mulai dokter, perawat, apoteker, dan profesi lainnya untuk ambil bagian dalam penanganan pandemi terutama untuk membantu kesuksesan program vaksinasi Covid-19.

“Saya mengajak peran serta dalam rantai produksi, distribusi, dan pelayanan vaksinasi dengan memberikan pelatihan teknis terkait penanganan vaksin, serta bisa berperan menjadi promotor dan memberikan edukasi tentang vaksin,” kata Presiden.

Melalui pelaksanaan Rakernas dan Pertemuan Ilmiah Ikatan Apoteker Indonesia ini pula Kepala negara berharap agar nantinya melahirkan banyak gagasan dan rencana-rencana aksi untuk membantu percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan kemandirian obat dalam negeri.

Sementara dalam sambutannya Ketua Umum PP IAI, apt Drs Nurul Falah Eddy Pariang mengamtakan, “Mohon maaf pak Presiden beserta hadirin dan sejawatku apoteker, karena mumpung ada pak Presiden beserta Menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat pemerintah yang hadir, dan staf Kepresidenan yang ikut serta dalam acara pembukaaan ini, saya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dulu untuk permohonan Undang-Undang Kefarmasian, karena apoteker Indonesia belakangan ini sedang pilu dan sedikit berduka terkait adanya Perundang-undangan antara lain RUU Kefarmasian tidak lagi masuk Prolegnas Prioritas 2020, namun diundur masuk prioritas 2021 padahal UU Kefarmasian sangat kami elu-elukan. Lalu tiba tiba di sah kan Undang Undang Cipta Kerja
yang menurut pemerintah dan DPR sangat bagus untuk iklim investasi dan pengembangan usaha di Indonesia serta sebagai sarana legislasi untuk menyejahterakan bangsa”.

“Kami para Apoteker menyadarinya, namun kami juga mengharapkan agar Apoteker juga ikut tercantum dalam UU Cipta Kerja. Ee.. lakok malah nggak tercantum, yang ada dalam UU Cipta kerja adalah tenaga Kesehatan lainnya dokter, perawat, bidan, ahli gizi, dan lainnya. Apoteker malah tidak ada, justru yang ada adalah dukun bayi, pengobat alternatif dan paranormal, kami menghormati mereka tapi sekali lagi karena profesi Apoteker tidak termuat dalam UU Cipta Kerja, ya meradang lah dan sakit hati kami ini pak Jokowi….. sakit….,” ungkapnya.

Ketua Umum PP IAI, apt Drs Nurul Falah Eddy Pariang saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia 2020 yang digelar secara daring. Kamis (5/11/20).

Lebih lanjut ia menambahkan, “Sudah begitu terkait PMK 3/2020 upaya advokasi kepada kementrian Kesehatan belum mendapatkan tanggapan sedangkan upaya judicial revew melalui Mahkamah Agung oleh tiga orang apoteker secara individu belum mendapatkan hasil alias gagal. Sudah begitu muncul pula PMK 26/2020 yang terkesan profesi Apoteker seperti dimarginalkan. Meskipun kita masih melakukan kajian lebih mendalam bersama Hisfarkesmas untuk solusi lebih lanjut. Komplit dan sempurnalah penderitaan kami Apoteker Indonesia”.

“Tapi disisi lain kami juga merenungkan, perundangundangan mau bergerak kemanapun jika apoteker professional, insha Allah profesi kita tetap mashur dan menyejahterakan sepanjang masih ada Pasal 108 UU 36/2009 tentang Kesehatan dan PP 51/2009 tentang pekerjaan kefarmasian yang sangat dahsyat memberikan otoritas kepada apotekerm,” paparnya.

sebagai penutup dalam sambutannya, Nurul Falah mengajak semua apoteker Indonesia untuk praktik kefarmasian secara professional, berperilaku professional, bertindak professional, membangun reputasi apoteker professional. Berkomunikasi dengan pasien dan client secara professional, menulis pernyataan di media sosial secara professional. “Dan untuk melangkahkan sikap professional ini, marilah kita mulai dengan dua
sikap professional, yakni yang pertama don’t blame others dan yang kedua please speak by data,” tutupnya. (evi)