JAKARTA, ITN – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya bersama Wamen Ekraf, Irene Umar, menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026 dengan agenda penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam penyampaiannya, pemerintah menempatkan APBN 2027 sebagai instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan anggaran juga diarahkan untuk berjalan seiring dengan reformasi fiskal, efisiensi belanja, serta penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Pemerintah turut mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, dengan target menekan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, dan ketimpangan pada 2027.
“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Mereka menilai fundamental ekonomi bisa solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal dan inflasi kita terkendali,” ujar Presiden Prabowo di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).
Perekonomian Indonesia, lanjut Prabowo, tetap tumbuh di tengah tekanan dan ketidakpastian global. Pada semester I 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen, sementara hingga akhir Juli 2026 pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dan belanja negara meningkat 18,2 persen secara tahunan. Defisit APBN juga tercatat sebesar 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 mencapai 6 persen dengan inflasi dijaga pada kisaran 2,5 persen.
RAPBN 2027 dirancang dengan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.153 triliun, sedangkan pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit 2,40 persen terhadap PDB. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk mendukung delapan Program Kerja Prioritas Nasional, mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa.
“Sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi dan diplomasi ekonomi. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa,” jelas Presiden RI.
Sejalan dengan arah tersebut, Kementerian Ekraf memperkuat kontribusi sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan ekosistem berbasis kreativitas, inovasi, kekayaan intelektual, talenta, serta kewirausahaan. Penguatan ini memiliki landasan strategis melalui Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045. Aturan ini menjadi panduan pembangunan jangka menengah dan panjang bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sektor serta ekosistem ekonomi kreatif.
Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, mengatakan Rindekraf menjadi instrumen penting untuk memastikan pengembangan ekonomi kreatif berjalan selaras dengan agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pembangunan yang dimulai dari daerah dapat memperluas manfaat ekonomi kreatif sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk menciptakan nilai tambah dari potensi lokal.
“Rindekraf memberikan arah yang jelas bagi pengembangan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Kami mendorong agar kreativitas, kekayaan intelektual, talenta, dan potensi daerah dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang produktif, sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat mulai dari desa hingga pasar global,” ujar Teuku Riefky.
Implementasi arah tersebut dilakukan melalui sejumlah program unggulan Kementerian Ekraf, antara lain Aktivasi Desa Kreatif untuk mengembangkan desa dan kelurahan sebagai pusat ekonomi kreatif, Aktivasi Creative Hub sebagai ruang pengembangan talenta dan kewirausahaan kreatif, serta Creative by Indonesia untuk mempercepat kekayaan intelektual lokal melalui semangat local heroes go national dan national champions go global. Kementerian Ekraf juga turut mendukung agenda pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah. Karena itu, kami akan terus memastikan program-program ekraf terhubung dengan prioritas pembangunan nasional dan dapat diimplementasikan secara konkret di daerah,” kata Teuku Riefky.
