- iklan -

JAKARTA, ITN– Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengajak pemerintah daerah (Pemda) secara aktif turut serta melakukan upaya penyelamatan industri pariwisata dari dampak COVID-19.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio juga sedang terus memastikan pemerintah daerah melakukan upaya penyelamatan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dari dampak wabah COVID-19.

Wishnutama dalam Surat Edaran Nomor 2/2020 tentang lanjutan pencegahan dan penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVlD-19) mengimbau dinas yang membidangi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berkonsultasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVlD-19 di wilayah kewenangan masing-masing secara berkala.

“Laporan disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVlD-19 di daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) serta membuka mediasi dan layanan pengaduan masyarakat atau call center di level daerah,” kata Wishnutama.

Selain itu, ujar Wishnutama, dinas juga dapat melaporkan kepada Kemenparekraf/Baparekraf melalui Ketua Manajemen Krisis Kepariwisataan (contact center COVlD-19 +628118956767 whatsapp atau email info@kemenparekraf.go.id).

Surat edaran tersebut juga terkait dengan mulai diaktifkannya Pusat Krisis Terintegrasi sebagai jalur komunikasi dan edukasi bagi masyarakat untuk menekan dampak COVID-19 bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Lebih lanjut Wishnutama mengatakan, hal lain yang perlu dilakukan dinas adalah mengadakan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) berjalannya bisnis yang baik dan sesuai Protokol Kesehatan Kementerian Kesehatan. Protokol kesehatan tersebut disampaikan melalui media sosial, media cetak, radio, dan pengiriman pesan massal melalui whatsapp group di masing-masing daerah.

Selain itu juga melakukan upaya-upaya untuk mendukung keberlangsungan industri seperti pembelian katering dari hotel-hotel dan restoran yang terdampak akibat sepinya wisatawan untuk disalurkan kepada keluarga yang _Work From Home (WFH)_, keluarga kurang mampu, dokter dan perawat di rumah sakit. Juga melakukan upaya-upaya pencegahan supaya perusahaan/industri tidak melakukan PHK kepada pekerja, serta melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan.

Dinas-dinas yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif juga diimbau melakukan upaya-upaya untuk dapat memberikan dukungan dan kompensasi berupa bahan makanan pokok kepada para pekerja informal yang terkait langsung dengan destinasi wisata yang ditutup di wilayah kewenangannya.

Wishnutama mengajak para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, untuk saling membantu, dalam menghadapi kondisi yang tidak mudah ini. Khusus untuk para pelaku sektor ekonomi kreatif, seperti televisi, film, rumah produksi, konten kreator, radio, animasi, desain grafis, artis, seniman, juga berbagai komunitas dan jeraring kreatif di berbagai daerah, untuk aktif terlibat dalam membantu pemerintah dalam menyosialisasikan langkah kepada masyarakat dalam menghadapi COVID-19.

Kemenparekraf saat ini sedang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait mengusulkan berbagai stimulus ekonomi agar dapat meringankan beban dan biaya untuk para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga dapat mengurangi potensi PHK karyawan di sektor tersebut.

“Presiden menekankan bahwa pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu leading sector perekonomian nasional, namun untuk menangani dampak COVID-19 ini diperlukan kerja sama dari berbagai pihak,” kata Wishnutama.

Sebelumnya dalam upaya menangani dampak COVID-19 bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif Menparekraf mengaktifkan Pusat Krisis Terintegrasi yang merupakan pengintregasian dari Manajemen Krisisis Kepariwisataan (MKK) yang selama ini pernah dilaksanakan oleh Kemenparekraf.

Pusat Krisis Terintegrasi akan melakukan pendataan informasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak COVID-19 di seluruh daerah serta membuka forum daring untuk menjaring masukan dari para pelaku dan stakeholder di bidang pariwisata sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan langkah lanjutan.

Bersama pemda, Pusat Krisis Terintegrasi tersebut akan menerapkan rencana mitigasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi pandemi COVID-19. (*)

- iklan -