- iklan -

JAKARTA, ITN – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) berhasil meraih penghargaan terbaik dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024 Tingkat Kementerian dengan Nilai 100,00 dengan kategori AA (Istimewa).

Penghargaan diberikan oleh Menteri Kementerian Hukum Supratman Andi Agtas dan diterima oleh Plt. Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji dalam acara Pemberian Penghargaan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Gedung Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, Senin (16/02/2024).

Kemenparekraf Raih Penghargaan Terbaik dalam Hasil Penilaian IRH Tahun 2024
Kemenparekraf berhasil meraih penghargaan terbaik dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024 Tingkat Kementerian dengan Nilai 100,00 dengan kategori AA (Istimewa), Tangerang, Senin (16/02/2024).

Plt. Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024), mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lainnya yang telah mendukung pembangunan hukum dan memberikan pelayanan publik prima.

“Penghargaan ini merupakan peningkatan dari prestasi yang diperoleh Kemenparekraf pada 2023 di mana Kemenparekraf meraih nilai 77,12 dengan Kategori BB (Baik),” ujar Bayu Aji.

Ia mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi yang kuat bagi seluruh jajaran untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan, Kemenparekraf tahun ini berhasil memperoleh nilai 100,00 dengan kategori AA (Istimewa). Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk semakin meningkatkan pelayanan kami ke depan,” kata Bayu Aji.

Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan, Kemenparekraf, Sigit Joko Poernomo, di kesempatan yang sama mengatakan, nilai maksimal yang diperoleh Kemenparekraf dalam IRH merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi yang dilakukan pada level meso.

“Yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel,” kata Sigit.

Berikut daftar lengkap peraih penghargaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024:

Penghargaan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 Tingkat Kementerian
1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penghargaan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 Tingkat Lembaga
1. Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Penghargaan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 Tingkat Pemerintah Provinsi
1. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
3. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Penghargaan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Penghargaan Unit Penyelenggara Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan
1. Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo – UPP Terbaik;
2. Lapas Kelas IIB Muara Enim – UPP Terbaik;
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten – Baik;
4. Kanim Kelas I Non TPI Bogor – Baik;
5. Lapas Perempuan Kelas IIA Malang – Baik.

Satuan Kerja Berpredikat Pelayanan Prima Tahun 2024
1. Kanim Kelas I TPI Yogyakarta.

Penghargaan Zona Integritas WBK
1. 5 (lima) satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum;
2. 74 (tujuh puluh empat) satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Penghargaan Zona Integritas WBBM
1. Lapas Kelas IIB Wonosari;
2. Bapas Kelas I Surakarta;
3. Bapas Kelas II Magelang;
4. Kanim Kelas I TPI Malang;
5. Kanim Kelas II Non TPI Madiun;
6. Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo.

Penghargaan Capaian Kinerja Kantor Wilayah
Dari hasil perhitungan, Kantor Wilayah berkinerja terbaik pada Tahun 2024 yaitu:
1. Kanwil Kemenkum Jawa Tengah 82,36 persen;
2. Kanwil Kemenkum Jawa Barat 82,27 persen;
3. Kanwil Kemenkum D.I Yogyakarta 82,06.

Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI
1. Menteri Hukum;
2. Menteri Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

- iklan -