JAKARTA, ITN– Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, menghadiri Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Sabtu (21/11). Kehadiran ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi dengan dunia akademik guna merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis riset dan data.
Menteri Ekraf menilai hasil disertasi akademik mampu memberikan perspektif strategis untuk merancang arah kebijakan yang terukur, relevan, dan adaptif terhadap dinamika industri ekonomi kreatif, khususnya dalam aspek perlindungan karya.
“Sinergi antara pemerintah dan dunia akademik menjadi penting untuk memastikan pengembangan ekonomi kreatif didukung oleh pengetahuan, riset, dan data yang kuat. Hasil penelitian dan disertasi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menghasilkan kebijakan serta strategi pengembangan ekonomi kreatif yang tepat sasaran,” ujar Menteri Ekraf saat menghadiri sidang tersebut.

Sidang terbuka ini menguji disertasi berjudul ‘Implementasi Kebijakan Blockchain: Solusi Inovatif untuk Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Smart Government di Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif’ yang disusun oleh Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama Kementerian Ekraf Dessy Ruhati.
“Ujian terbuka ini merupakan salah satu tahapan penting dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Ujian ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian dan pemikirannya di hadapan para penguji dan hadirin. Melalui ujian ini, diharapkan mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat,” ujar Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Muhammad Saifulloh.
Dalam paparannya, Dessy Ruhati menjelaskan bahwa teknologi blockchain tidak sekadar inovasi digital, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), mendongkrak nilai ekonomi karya kreator, serta mentransformasi tata kelola pemerintahan digital (smart government). Salah satu rekomendasi utamanya adalah penerapan GovTech Model yang menempatkan teknologi sebagai inti transformasi dengan mengintegrasikan kebijakan, kelembagaan, dan layanan publik.
“Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual tidak cukup hanya melalui pemanfaatan teknologi, tetapi membutuhkan integrasi kebijakan, penguatan kelembagaan, kesiapan regulasi, serta tata kelola pemerintahan digital yang kolaboratif dan terpercaya,” ujar Dessy dalam sidang terbuka.

Dessy mengatakan, “Teknologi bukanlah tujuan, melainkan instrumen, tujuan akhirnya adalah menghadirkan tata kelola yang mampu memberikan kepastian perlindungan, membangun kepercayaan, meningkatkan nilai ekonomi kekayaan intelektual serta memastikan bahwa karya dan kreativitas anak bangsa memperoleh penghargaan dan manfaat ekonomi yang semestinya”.
Saat ini, adopsi teknologi blockchain dalam tata kelola pemerintahan di sektor ekonomi kreatif masih berada pada tahap awal dan belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pengelolaan KI. Padahal, teknologi ini menawarkan transparansi, keamanan pencatatan karya, serta penguatan ekosistem inovasi bagi para pelaku ekonomi kreatif.
Untuk mengakselerasi hal tersebut, diperlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan meliputi akademisi, institusi pendidikan, pelaku usaha ekonomi kreatif, dan pemerintah melalui tiga langkah strategis yaitu membangun kerangka regulasi dan tata kelola blockchain yang adaptif, menngembangkan proyek percontohan (pilot project) berbasis blockchain untuk pengelolaan kekayaan intelektual, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM), literasi teknologi, serta kolaborasi antarlembaga agar implementasi berjalan efektif dan berkelanjutan.
Turut hadir secara daring dalam sidang tersebut Menteri Pariwisata periode 2014-2019 Arief Yahya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Periode 2019 – 2020 Wishnutama Kusubandio, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Periode 2020 – 2024 Sandiaga Salahuddin Uno. Kemudian dihadiri, sejumlah Eselon I dan II Kementerian Ekraf.











































