JAKARTA, ITN – HINGGA saat ini kehidupan nelayan Indonesia masih menyandang ciri-ciri “3 K”, yaitu hidup dalam kekumuhan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Padahal negara kita merupakan negara yang sangat besar dengan duapertiga wilayahnya berupa lautan. Karena itu dengan langkah positif yang dilakukan berbagai kalangan, kehidupan nelayan Indonesia diharapkan menjadi “3 K” yang lain, yaitu keren, kecukupan, dan kemajuan.

Demikian dikemukakan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, SE, MAP ketika menyampaikan kesimpulan dari kegiatan Focus Group Discussion (FGD) PPAL 2019, di Kantor PPAL, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Rabu (18/12/19).

FGD dengan tema “Peningkatan Kesejahteraan Nelayan” menghadirkan narasumber yaitu Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Mayjen TNI (Mar/Purn) Dr H Yussuf Solichien M, MBA, PhD; Dirjen Perikanan Tangkap KKP yang diwakili Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Goenaryo, APi, MSi; Kepala Sub Direktorat Perikanan Bappenas M Rahmat Mulianda, SPi, MMar; dan pengusaha bidang perikanan Harnoto Darsono alias Ahuat. Menurut pengamatan indonesiatripnews.com, seluruh peserta mengikuti FGD dengan antusias.

Ade Supandi menyampaikan, para nelayan Indonesia sangat besar peranannya dalam pembangunan negara dan bangsa. Karenanya pemerintah harus mendorong masyarakat untuk terjun ke laut. “Harus banyak membangun karakter bangsa untuk mencintai laut, dan kehidupan di laut harus digelorakan,” katanya.

PPAL sangat menaruh perhatian terhadap kehidupan nelayan Indonesia yang masih “3 K”. Diharapkan melalui FGD itu, PPAL bisa memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah agar kehidupan nelayan bisa keren, kecukupan, dan meraih kemajuan.

Kondisi Nelayan
Ketua Umum HNSI Yussuf Solichien membeberkan kondisi nelayan kita yang miskin struktural dan kultur, juga miskin ekonomi kesehatan, pendidikan, perumahan, teknologi, dan lain-lain. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan dan akses.

Permasalahan klasik nelayan kita lainnya meliputi permodalan yaitu bank belum berpihak kepada nelayan dan agunan menjadi kendala. Bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal juga menjadi permasalahan klasik lainnya, BBM tidak cukup dan tidak tepat, distribusi dan pasokan BBM tidak lancar; SPDN/SPBN/SPBB masih sangat kurang.

Permasalahan hukum atau perijinan yang menyebabkan nelayan menjadi bulan-bulanan aparat penegak hukum, nelayan di perbatasan tidak dilindungi, dan terlalu banyak ijin dari instansi yang berbeda dan lambat.

“Kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sarana-prasarana menjadi barang mewah yang tidak terjangkau. Kurangnya PPI, TPI, cold storage, pasar hasil nelayan tidak bisa dijual, dan sia-sia; merupakan permasalahan klasik nelayan kita,” kata Lulusan Terbaik AAL tahun 1973 itu.

Purnawirawan jenderal bintang dua itu menyebutkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan nelayan Indonesia, di antaranya membuat peraturan yang berpihak kepada nelayan, percepat proses perijinan, bikin program yang tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat; lakukan pengawasan program dan melibatkan HNSI; keberpihakan pemerintah dan perbankan kepada nelayan; bangun sarana-prasarana perikanan; berikan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang murah dan mudah untuk nelayan.

Dengan demikian kondisi nelayan kita yang diharapkan adalah sejahtera, berpendidikan, sehat, dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

Kepala Sub Direktorat Perikanan Bappenas M Rahmat Mulianda memaparkan profil nelayan Indonesia yang menurut data tahun 2015 jumlahnya 2,58 juta orang. Dari jumlah itu, tahun 2019 sebanyak 1,44 juta nelayan terdaftar dan memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka), nelayan termasuk salah satu kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40% penduduk berpendapatan terbawah.

Indeks Gini rumah tangga nelayan diperkirakan 0,54; nelayan minim ketersediaan pelayanan dasar yang menjangkau wilayah sulit di kawasan pesisir.
“Nelayan kita mengalami keterbatasan akses terhadap permodalan, teknologi yang tepat guna/adaptif; input produksi yang berkualitas dan kontinu; dan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan manajemen,” kata Rahmat Mulianda lebih lanjut.

Upaya pemberdayaan nelayan di antaranya tetap melanjutkan program dan kegiatan yang telah ada, meningkatkan koordinasi lintas Eselon I lainnya di KKP, di antaranya menyelenggarakan pendidikan (vokasi) pelatihan dan penyuluhan, baik teknik maupun manajerial; melakukan riset perikanan dan riset sosial ekonomi perikanan; dan satu data peningkatan pendataan terkait karakteristik/identifikasi nelayan. Selain itu meningkatkan koordinasi lintas K/L dan memanfaatkan pendanaan inovatif. Lintas K/L meliputi Kemendesa (dana desa), Kementerian PUPR, Kementerian EDSM, Kementerian KUKM, dan Kemendag. Sedangkan badan usaha, meliputi swasta, BUMN/BUMD melalui Program CSR dan KPBU.

Kebijakan Pembangunan 2020-2024
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Goenaryo, APi, MSi mengemukakan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 di antaranya memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perijinan,

pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan hingga ZEE dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.

“Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat,” ucap Goenaryo sembari menambahkan pentingnya membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan lainnya adalah pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait. “Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan,” ujar Goenaryo.

“Kelautan dan perikanan maju, Indonesia maju!” tambahnya.

Di tempat sama, mantan Plt Ketua Umum PPAL Laksdya TNI (Purn) Djoko Sumaryono mengingatkan bahwa profesi nelayan sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Sebelum ada profesi-profesi lainnya, nelayan sudah ada di persada Nusantara. Persoalannya adalah ketika Indonesia merdeka, kita belum memiliki ahli maritim; sehingga bidang maritim terpinggirkan, termasuk profesi nelayan.

Ia juga menyoroti KKP yang tidak mewujudkan pendekatan prosperity kepada nelayan, sehingga nelayan Indonesia hingga kini belum sejahtera.

Pada FGD yang dimoderatori Laksda TNI (Purn) Dr Surya Wiranto, SH, MH tampil sebagai pembicara terakhir Harnoto Darsono yang menceritakan kehidupannya sejak belia dan menjadi seorang nelayan. Dengan perjuangan hidup yang sangat gigih, pria itu kini menjadi seorang pengusaha sukses di bidang perikanan di Indonesia. “Saya ini bukan pengusaha, tapi nelayan,” katanya merendah. (ori)